Sulseltimes.com Makassar, Selasa, 25/11/2025 — Diskominfo Kota Makassar menghadirkan praktisi media sosial Ndoro Kakung untuk melatih jajaran humas pemerintah agar tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun interaksi publik yang aktif dan responsif di platform digital.
- Diskominfo Makassar gelar pelatihan kehumasan pemerintahan di era media sosial
- Narasumber utama Ndoro Kakung membahas strategi membangun interaksi publik, bukan sekadar unggahan seremoni
- Humas diminta menguasai konten sederhana, bahasa ringan, dan teknik infografis agar pesan mudah dipahami
- Admin media sosial pemerintah diingatkan memahami algoritma konten untuk menjangkau warga lebih luas
- Tujuan akhir kegiatan adalah memperbaiki citra pemerintah dan mendorong partisipasi warga melalui kanal digital resmi
Peran Humas Pemerintah di Era Media Sosial
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar kegiatan kehumasan pemerintahan di era media sosial.
Acara berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar, Selasa, 25 November 2025.
Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono, penulis dan praktisi media sosial asal Yogyakarta yang lebih dikenal dengan nama Ndoro Kakung.
Peserta berasal dari perwakilan humas perangkat daerah dan admin media sosial resmi milik Pemerintah Kota Makassar.
Tujuan utama pertemuan ini adalah meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi serta menjalin interaksi yang sehat dengan publik di dunia digital.
Dalam paparan awal, Ndoro Kakung menjelaskan bahwa pola komunikasi warga telah banyak berubah.
Masyarakat kini lebih aktif menyampaikan pendapat, keluhan, maupun saran melalui media sosial dibanding saluran formal.
“Di era digital sekarang publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Publik menginginkan interaksi langsung ke pemerintah setempat, direspons dan ditindaki keluhannya,” ujar Ndoro Kakung, Selasa, 25/11/2025.
Ia menekankan, humas pemerintah tidak bisa lagi hanya mengirim rilis dan dokumentasi acara.
Humas harus hadir sebagai jembatan yang menghubungkan suara warga dengan pengambil kebijakan.
Dari Seremoni ke Interaksi Publik
Dalam sesi berikutnya, Ndoro Kakung mengulas cara menyusun konten yang ramah bagi warga.
Menurutnya, pesan pemerintah harus disampaikan dengan bahasa sederhana, visual yang menarik, dan format yang mudah dibagikan.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dipahami dan dibaca. Harus belajar teknik infografis. Tanpa tiga unsur ini publik hanya dapat narasi, bukan akses ke informasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan, derasnya arus informasi menuntut kemampuan humas untuk siap menghadapi “tsunami informasi”.
Artinya, setiap isu yang muncul di media sosial memerlukan pemantauan cepat dan respons yang terukur.
Admin media sosial pemerintah juga diminta memahami cara kerja algoritma.
Mulai dari ritme unggahan, pemilihan format, hingga interaksi di kolom komentar agar pesan yang dibawa pemerintah dapat menjangkau lebih banyak warga.
Tanpa strategi, akun resmi hanya menjadi etalase yang sepi interaksi.
Ndoro Kakung menyoroti kebiasaan banyak akun humas yang masih dipenuhi foto seremoni pimpinan.
Konten semacam ini, kata dia, cenderung tidak mengundang respons karena publik tidak menemukan manfaat langsung.
“Kesalahan umum humas itu menganggap medsos sebagai arsip kegiatan pribadi pimpinan. Caption seperti rilis berita, konten yang tidak ada ajakan ke publik, dan komentar yang diabaikan,” paparnya.
Ia mencontohkan, ketika pimpinan menghadiri rapat, yang perlu disampaikan ke publik bukan hanya foto rapat.
Lebih penting menjelaskan hasil konkret serta dampak yang dirasakan masyarakat dari keputusan yang dibahas.
“ Humas yang baik adalah humas yang mampu menyampaikan keluhan masyarakat ke pimpinan dan mengabarkan kembali apa hasil tindak lanjutnya, ” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, Diskominfo Makassar berharap para pengelola humas di perangkat daerah dapat mengubah cara pandang terhadap media sosial.
Akun resmi pemerintah diharapkan menjadi ruang dialog dua arah, bukan sekadar album dokumentasi.
Pada akhirnya, pengelolaan komunikasi yang terbuka dan responsif diyakini mampu memperbaiki citra pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Makassar.
