Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 24/02/2026 — Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan kunjungan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel agar belanja daerah berdampak langsung ke warga.
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni hadir di Balai Kota Makassar Selasa 24 02 2026 untuk sosialisasi pengelolaan keuangan daerah
- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta jajaran memahami regulasi agar tidak muncul multitafsir saat percepatan belanja
- Kemendagri menekankan optimalisasi pendapatan dan belanja di tengah tekanan fiskal dan penurunan sejumlah sektor
- Materi sosialisasi mencakup tujuh aspek mulai dari kewenangan pengelolaan keuangan hingga mekanisme perubahan anggaran dan efisiensi
- Pembahasan juga menyorot penyebab lambatnya realisasi belanja serta solusi percepatan penyerapan APBD 2025 dan arah sinkronisasi dengan postur APBN 2026
Pengarahan pusat diminta jadi pegangan kerja pengelolaan APBD
Agus Fatoni hadir langsung di Balai Kota Makassar pada Selasa, 24/02/2026.
Agus Fatoni didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri Yudia Ramli.
Kehadiran Kemendagri tersebut diisi dengan sosialisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut pengarahan pemerintah pusat menjadi ruang penguatan pemahaman agar APBD dikelola dengan tanggung jawab.
“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu hal yang sangat baik, memberikan makna yang mendalam bagi kita semua terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Selasa, 24/02/2026.
Munafri menilai pengelolaan keuangan daerah bukan semata urusan administrasi.
Munafri menekankan aspek kepercayaan publik dan dampak program yang harus terukur.
Munafri mengingatkan sumber dana yang dikelola pemerintah berasal dari masyarakat.
“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Selasa, 24/02/2026.
Munafri meminta peserta sosialisasi aktif menggali rincian aturan yang dipaparkan Kemendagri.
Munafri menargetkan tidak ada ruang multitafsir saat kebijakan dijalankan, terutama pada percepatan realisasi belanja.
“Kesempatan ini harus kita maksimalkan dengan baik untuk mendapat pengarahan dari Bapak Dirjen. Kita sadar betul bahwa aturan aturan yang ada tidak semua memberikan penjelasan secara utuh, harus dipertanyakan sehingga tidak menjadi ranah abu abu,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Selasa, 24/02/2026.
Kemendagri soroti optimalisasi pendapatan, efisiensi, dan percepatan belanja
Agus Fatoni menegaskan pengelolaan anggaran menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Agus Fatoni menempatkan pendapatan dan belanja sebagai dua sisi yang harus dikelola disiplin.
Agus Fatoni menyebut tekanan fiskal dan penurunan pada sejumlah sektor membuat daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan.
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini saat kondisi fiskal kita sedang banyak yang turun maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” kata Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 24/02/2026.
Dalam paparan sosialisasi, Agus Fatoni menyusun sistematika pengelolaan keuangan daerah ke dalam tujuh aspek utama.
Materi mencakup kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
Materi mencakup struktur APBD.
Materi mencakup mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran.
Materi juga memuat arah implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran yang terkait efisiensi.
Agus Fatoni turut menguraikan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Agus Fatoni memaparkan faktor yang kerap membuat realisasi belanja berjalan lambat.
Agus Fatoni menyampaikan opsi solusi untuk mempercepat penyerapan APBD tahun 2025.
Agus Fatoni juga memetakan program prioritas pemerintah pusat.
Agus Fatoni menyinggung postur APBN 2026 sebagai rujukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
