Sulseltimes.com Makassar, Kamis, 04/09/2025 — Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menyiapkan dokumen permohonan bantuan rehabilitasi untuk Gedung DPRD Makassar. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar pada Jumat, 29/08/2025.
Dinas PU menilai kondisi gedung tidak lagi layak digunakan untuk aktivitas perkantoran maupun pelayanan publik. Proposal bantuan disusun oleh Dinas PU Kota Makassar dan akan diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
- Dinas PU Makassar menyiapkan permohonan bantuan rehabilitasi Gedung DPRD Makassar
- Pengajuan dilakukan setelah insiden pembakaran gedung pada 29/08/2025
- Dinas PU menilai bangunan tidak layak untuk aktivitas perkantoran dan layanan publik
- Zuhaelsi Zubir menyebut gedung DPRD terdampak bencana sosial dan koordinasi dilakukan dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel
- Dokumen teknis yang disiapkan mencakup gambar detail, perhitungan struktur, arsitektur, MEP, plumbing, dan RAB
Dokumen rehabilitasi disiapkan untuk diajukan ke Kementerian PU
Kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyampaikan gedung DPRD masuk kategori kantor yang terdampak bencana sosial.
Ia mengatakan penyusunan dokumen masih berjalan sambil berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan.
“Saat ini kami sedang menyiapkan beberapa dokumen teknis sebagai pendukung surat permohonan rehabilitasi kerusakan bangunan Gedung DPRD ke Kementerian PU.” kata Zuhaelsi Zubir, Kamis, 04/09/2025.
Zuhaelsi menjelaskan dokumen pendukung yang disiapkan mencakup materi teknis lintas bidang.
Bahan yang disusun antara lain gambar detail.
Dokumen juga memuat perhitungan struktur.
Komponen arsitektur turut dilengkapi.
Rincian mekanikal juga disiapkan.
Bagian elektrikal ikut masuk dalam paket dokumen.
Pekerjaan plumbing dicantumkan sebagai salah satu unsur penting.
Dinas PU juga menyiapkan rencana anggaran biaya atau RAB sebagai bagian dari kelengkapan pengajuan.
Dinas PU menyatakan pengajuan bantuan ditujukan untuk mempercepat pemulihan fungsi gedung agar layanan dan aktivitas kedewanan bisa kembali berjalan sesuai kebutuhan.
