Sulseltimes.com Makassar, 8 September 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana darurat sekitar Rp900 miliar untuk membangun kembali gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar, serta memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat rangkaian unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025.
- PUPR anggarkan Rp900 miliar dari dana darurat
- Gedung DPRD Sulsel & Makassar jadi prioritas rusak berat
- Rehabilitasi target selesai dalam enam bulan
Dana Darurat Rp900 Miliar
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan estimasi total biaya perbaikan mencapai hampir Rp900 miliar, meliputi berbagai fasilitas pemerintah yang rusak akibat demonstrasi.
Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel termasuk kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas dalam pengalokasian dana darurat tersebut.
Anggaran ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur secara nasional dan tidak mengganggu program-strategis pemerintah.
Pembangunan kembali untuk kerusakan berat diperkirakan bisa rampung dalam waktu sekitar enam bulan, sedangkan perbaikan ringan memakan waktu lebih singkat.
Estimasi Kerugian Gedung DPRD Makassar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat estimasi kerugian sementara sebesar Rp253,4 miliar, termasuk gedung DPRD yang rusak berat serta 67 kendaraan roda empat dan 15 sepeda motor yang terbakar.
Peralatan kantor dan arsip fisik juga hilang, dan nilai pastinya masih sulit ditaksir karena akses ke lokasi terbatas.
Upaya Pemerintah Daerah dan Penanganan Sementara
1. Pemprov Sulsel telah mengajukan Rp233 miliar kepada Kementerian PUPR khusus untuk perbaikan gedung DPRD Provinsi Sulsel.
Proposal resmi telah diserahkan melalui formulir kementerian.
2. Pemkot Makassar berencana menyewa gedung sementara untuk aktivitas kedewanan.
Wali Kota Munafri Arifuddin memastikan penyewaan ini masuk dalam APBD-P 2025, dan tempat sementara sedang dikaji. Gedung DPRD nantinya akan dibangun kembali di lokasi yang sama.
3. Komnas HAM telah meninjau lokasi kebakaran dan memuji respon cepat BPBD dalam evakuasi korban saat kejadian, meski dalam kondisi berbahaya.
Dana darurat Rp900 miliar dari Kementerian PUPR merupakan langkah cepat pemerintah dalam memulihkan fungsi legislatif di Sulsel.
Dengan dukungan Pemprov dan Pemkot, serta respons cepat dari instansi seperti BPBD dan Komnas HAM, diharapkan bangunan DPRD yang rusak parah bisa kembali beroperasi dalam waktu maksimal enam bulan.
