Sulseltimes.com Jakarta, 10 September 2025 — Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati kerja sama strategis untuk memperkuat tata kelola pangan nasional.
Kesepakatan ini menekankan kolaborasi pusat-daerah demi menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di seluruh Indonesia.
- Bapanas dan DPD RI bentuk tim teknis untuk koordinasi isu pangan
- Kolaborasi pastikan distribusi, harga, dan kerawanan pangan lebih terkelola
- Produksi beras 2025 surplus 5,20 juta ton, tapi harga beras dan bawang merah masih fluktuatif
Sinergi Pusat dan Daerah
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan pentingnya melibatkan anggota Komite II DPD RI sebagai penghubung langsung di daerah.
Menurutnya, kerja sama ini akan memperluas jangkauan program pangan nasional sekaligus membuka ruang pertukaran data, informasi, dan aspirasi masyarakat.
“Sinergi ini bukan hanya memperluas jangkauan program NFA, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat daerah dapat terakomodasi secara cepat,” ujar Arief melalui siaran pers, Rabu (10/9/2025).
Sebagai tindak lanjut, Bapanas dan DPD RI menyepakati pembentukan tim teknis untuk memperkuat komunikasi dan respons terhadap dinamika lapangan, mulai dari distribusi, harga, hingga kerawanan pangan.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitopu, menambahkan pihaknya akan aktif mengawal pelaksanaan program di lapangan.
“Anggota DPD RI akan menyampaikan aspirasi masyarakat agar kebijakan pangan benar-benar tepat sasaran,” kata Badikenita.
Tantangan dan Kondisi Pangan
Situasi pangan nasional relatif terkendali, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan.
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2024 mencatat kabupaten/kota rentan rawan pangan turun menjadi 62 wilayah atau 12 persen, dari 68 daerah tahun sebelumnya.
Dari sisi gizi, prevalensi undernourishment nasional pada 2024 tercatat 8,27 persen, turun dari 8,53 persen.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2024 mencapai 93,48, sedikit di bawah target RPJMN 95,2.
Sementara itu, neraca beras nasional 2025 diproyeksikan surplus 5,20 juta ton, naik signifikan dibanding 2024 sebesar 1,88 juta ton.
Cadangan beras pemerintah per 8 September 2025 tercatat 3,97 juta ton.
Namun, harga beberapa komoditas strategis masih berfluktuasi.
Beras premium per 8 September 2025 tercatat Rp16.141 per kilogram, sedangkan bawang merah mencapai Rp44.096 per kilogram.
Program Intervensi Pemerintah
Untuk merespons dinamika harga, Bapanas menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 8.024 kali di 461 kabupaten/kota sepanjang 2025.
Selain itu, bantuan pangan beras sebanyak 362 ribu ton telah disalurkan pada Juni–Juli 2025.
Kebijakan tersebut berkontribusi menekan inflasi pangan yang pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (year on year).
“Tujuan utama kita menghadirkan pangan cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bagian penting dari upaya itu,” jelas Arief.
Kolaborasi Bapanas dengan Komite II DPD RI menjadi langkah strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Dengan dukungan politik, tim teknis, serta program intervensi langsung di lapangan, diharapkan distribusi pangan makin merata, harga stabil, dan kerentanan pangan dapat ditekan secara berkelanjutan.
