Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 15/09/2026 — Kebijakan ekonomi Indonesia telah berganti-ganti sistem sejak era kolonial hingga jilid reformasi, namun perubahan besar yang terjadi di atas kertas sering kali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat di lapangan.
- Fakta utama
- Data penting
- Instansi atau tokoh
- Waktu dan lokasi
- Dampak utama
Gagasan ini tercermin dalam disertasi berjudul Dinamika Pemikiran dan Kebijakan Ekonomi Indonesia yang ditulis oleh Femmy Roeslan pada tahun 2022 saat menyelesaikan doktoral di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Disertasi tersebut memetakan perjalanan ekonomi bangsa dari masa kolonial hingga era kontemporer.
“Perjalanan ekonomi Indonesia kerap berganti-ganti kebijakan, dan setiap perubahan sistem selalu membawa dampak berbeda bagi masyarakat,” kata Femmy Roeslan dalam disertasinya, Selasa, 15/09/2026.
Dari Monopoli VOC hingga Penanaman Paksa
Pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) antara tahun 1509 hingga 1799, sistem ekonomi yang diterapkan mengikuti mazhab merkantilisme. Kekuatan ekonomi bertumpu pada monopoli pasar dengan sifat eksploitatif yang kemudian dikenal sebagai masa penjajahan kolonialisme. Korupsi yang meluas di kalangan pejabat menjadi pemicu utama runtuhnya sistem ini di penghujung abad ke-18.
Pemerintah Hindia-Belanda kemudian mengadopsi sistem klasik atau liberal dengan ciri tanam paksa atau culture stelsel. Penerimaan modal asing secara berlebihan mendorong konversi tanaman pangan menjadi tanaman ekspor. Masyarakat Indonesia kemudian mengenal tanaman teh, kopi, dan tebu pada periode ini. Sistem ini bertahan hingga tahun 1945 ketika Belanda mengalami kekalahan di Asia.
Kekacauan Pasca Kemerdekaan dan Ekonomi Terpimpin
Memasuki awal kemerdekaan dalam situasi krisis, Indonesia memilih sistem demokrasi liberal dengan mengadopsi ekonomi Keynesian melalui tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Sumitro Djojohadikusumo, dan Sjafruddin Prawiranegara. Periode ini tidak berjalan lancar karena pergantian kabinet yang sering terjadi. Masyarakat kecewa karena kesejahteraan tak kunjung datang meskipun negara sudah merdeka.
Babak selanjutnya dikenal dengan sistem ekonomi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1967, di mana kekuasaan eksekutif kembali ke tangan Presiden Sukarno. Masa ini mendekati aliran marxis atau sosialis dengan intervensi negara yang sangat kuat, kontrol penuh terhadap ekonomi, dan penolakan terhadap modal asing. Nasionalisasi perusahaan asing kerap terjadi. Akibatnya, Indonesia pernah mengalami inflasi ekstrem hingga mencapai angka 600 persen. Sistem ini berakhir setelah berakhirnya pemerintahan Sukarno.
New Order: Pasar Bebas dengan Wajah Korupsi
Suharto berkuasa melalui peristiwa yang dikenal sebagai kudeta merangkak pada tahun 1968 dan mengubah sistem ekonomi dari marxis atau sosialis menjadi neoliberal atau Keynesian yang sangat terbuka terhadap investor. Penerbitan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 menjadi tanda Indonesia memasuki pasar bebas.
Namun, Indonesia tetap terpancing masuk ke dalam praktik kontrol pasar seperti pengendalian cengkih dan penerimaan hasil penjualan minyak dalam satu pintu. Praktik-praktik ini menjadi ladang korupsi yang akhirnya mengakumulasi keruntuhan Orde Baru.
Reformasi dan Debat Neoliberal versus Sosialisme
Memasuki masa reformasi, pendekatan ekonomi Indonesia lebih dekat pada model neoliberal yang sangat fokus pada pertumbuhan ekonomi agar daya beli meningkat, dibandingkan dengan memberi subsidi untuk menjaga daya beli. Meskipun subsidi masih menjadi andalan ketika terjadi gejolak harga pasar, model ini membiarkan pasar berkembang sesuai hukum dasarnya.
Kondisi ini menjadi perbincangan ketika pemerintahan Prabowo mengusung program prioritas seperti Masyarakat Berkeadilan dan Berkecukupan (MBG), Koperasi Desa Merah-Putih, dan Sekolah Rakyat yang oleh pendukungnya disebut sebagai sosialisme Prabowo. Pendekatan ini diterapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan efisiensi ketat agar program-program sosial tersebut dapat dijalankan.
Program prioritas pemerintah sejalan dengan pandangan Keynesian, yakni subsidi sebagai instrumen stabilitas ekonomi dan sosial, serta keyakinan bahwa belanja pemerintah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun pasar menunjukkan respons berbeda. Nilai tukar rupiah sempat melemah ke angka 17.640 per dolar AS, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sebesar 1,70 persen ke level 6.429,88 poin.
Siapa Sebenarnya Suahasil Nazara?
Menariknya, Presiden Prabowo baru-baru ini melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Suahasil Nazara merupakan seorang ekonom yang pernah mendampingi Sri Mulyani dalam jabatan yang sama pada periode sebelumnya. Latar belakangnya yang dikenal berhaluan neoliberal menimbulkan pertanyaan: apakah kebijakan ekonomi Indonesia akan bergeser sedikit ke arah neoliberal, meninggalkan kecenderungan sosialis yang sedang dijalankan?
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lanjutan dari pemerintah mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan. Pergeseran sistem dari satu pendekatan ke pendekatan lainnya sejarah menunjukkan sering kali menjadi bumerang bagi rakyat yang menanggung dampak di balik setiap transisi.
Apapun sistem yang diterapkan, yang terpenting adalah apakah kebijakan ekonomi benar-benar menjawab kebutuhan rakyat di lapangan atau hanya menjadi catatan di atas kertas. Hati yang terikat oleh ketimpangan sulit dilepaskan hanya dengan perubahan label sistem ekonomi.
