Sulseltimes.com Makassar, Selasa, 30/12/2025 — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengajukan pencegahan ke luar negeri atau cegah tangkal terhadap enam orang, termasuk mantan Penjabat Gubernur Sulsel berinisial BB, dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel tahun anggaran 2024.
- Kejati Sulsel mengajukan cekal terhadap enam orang terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas TA 2024
- Mantan Pj Gubernur Sulsel berinisial BB termasuk dalam daftar yang diajukan pencegahan ke luar negeri
- Nilai proyek pengadaan bibit nanas disebut Rp60 miliar dan didalami indikasi mark-up serta pengadaan fiktif
- Status enam orang yang dicekal masih saksi saat penyidikan berjalan
- Penyidik sudah menggeledah kantor dinas, BKAD, dan rekanan serta memeriksa lebih dari 20 saksi
Nilai proyek pengadaan bibit nanas itu disebut mencapai Rp60 miliar dan penyidik menelusuri potensi kerugian keuangan negara dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
Kejati ajukan cekal enam orang, termasuk BB
Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi menyampaikan pengajuan pencegahan bepergian ke luar negeri diajukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel.
“Ada enam orang yang diajukan pencekalan untuk bepergian ke luar negeri termasuk mantan Pj Gubernur Sulsel,” kata Didik Farkhan Alisyahdi, Kepala Kejati Sulsel, Selasa, 30/12/2025.
Didik menjelaskan pencegahan bepergian ini ditempuh agar penyidikan berjalan lancar dan para pihak terkait tetap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
Kejati Sulsel menyatakan pencegahan ke luar negeri juga dimaksudkan untuk mencegah risiko melarikan diri atau upaya mempersulit penyidikan ketika perkara sedang diintensifkan.
Selain BB, lima orang lain yang diajukan pencegahan ke luar negeri yakni HS 51 tahun, RR 35 tahun, dan UN 49 tahun yang tercatat sebagai aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulsel.
Dua nama lain yang ikut diajukan pencegahan yakni RM 55 tahun yang disebut sebagai direktur utama perusahaan swasta serta RE 40 tahun yang berstatus karyawan swasta.
Pemeriksaan maraton 10 jam dan penggeledahan kantor dinas
Sebelum pengajuan pencegahan, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel telah memeriksa BB pada Rabu, 17/12/2025.
Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 10 jam untuk mendalami kebijakan dan rangkaian keputusan terkait pengadaan bibit nanas yang nilainya disebut Rp60 miliar.
Penyidik menduga terdapat indikasi penggelembungan harga atau mark-up serta kemungkinan pengadaan fiktif yang masih didalami melalui penelusuran dokumen dan keterangan saksi.
Kejati Sulsel menegaskan enam orang yang diajukan pencegahan saat ini masih berstatus saksi.
Dalam tahapan penyidikan, penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD.
Penggeledahan turut menyasar kantor pihak rekanan dan penyidik menyita dokumen kontrak serta bukti transaksi keuangan.
Sejumlah saksi dari unsur birokrasi, swasta, hingga kelompok tani juga telah dimintai keterangan, dengan total lebih dari 20 orang.
Kejati Sulsel menegaskan langkah pencegahan ke luar negeri merupakan bagian dari strategi pengamanan penyidikan agar perkara pengadaan bibit nanas TA 2024 dapat dituntaskan secara terang.
Kejati Sulsel menyatakan penyidik masih mendalami alur pengadaan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
