Sulseltimes.com Jakarta, 6 September 2025 – 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi seruan publik pascagelombang aksi akhir Agustus, merangkum agenda transparansi dan reformasi yang dibagi menjadi langkah cepat sepekan dan koreksi struktural setahun.
Daftar ini memuat tuntutan pada pemerintah, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian ekonomi agar tata kelola lebih akuntabel, keselamatan warga terjaga, serta kesejahteraan pekerja meningkat.
- ‘17’ agenda sepekan, ‘8’ agenda setahun
- Fokus transparansi anggaran, etik parlemen, keselamatan warga
- Respons awal: pemangkasan fasilitas DPR dan komitmen tindak lanjut
Apa itu 17+8 dan bagaimana daftar ini disusun
Seruan 17+8 menguat setelah demonstrasi 25–31 Agustus 2025. Tokoh publik bersama jaringan masyarakat sipil merangkum aspirasi lintas isu transparansi anggaran, akuntabilitas aparat, hingga perlindungan pekerja agar tersedia rujukan kerja yang terukur bagi lembaga negara.
Tuntutan yang mengemuka di antaranya evaluasi fasilitas parlemen, pembukaan data anggaran, penghentian kekerasan saat pengendalian massa, dan dialog formal pemerintah serta serikat pekerja.
“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sabtu, 6 September 2025.
Di Senayan, pimpinan DPR telah mengumumkan pemangkasan beberapa fasilitas dan menegaskan anggota nonaktif tidak menerima hak keuangan.
Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat (Sepekan dan Setahun)
17 tuntutan jangka pendek (target sepekan)
- Menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil serta mencegah kriminalisasi peserta aksi.
- Membentuk tim investigasi independen untuk peristiwa yang menimbulkan korban, termasuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, dengan mandat jelas dan laporan terbuka.
- Membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR serta membatalkan fasilitas baru.
- Mempublikasikan rincian anggaran DPR: gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas lain.
- Menggerakkan Mahkamah Kehormatan Dewan memeriksa anggota bermasalah serta berkoordinasi dengan penegak hukum bila diperlukan.
- Meminta ketua umum partai memberi sanksi tegas kepada kader yang dinilai tidak etis.
- Menyatakan komitmen partai untuk berpihak pada kepentingan warga di masa krisis.
- Mengikutsertakan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
- Membebaskan peserta aksi yang ditahan tanpa dasar pidana yang kuat.
- Menghentikan kekerasan saat pengendalian massa dan mematuhi prosedur operasional yang berlaku.
- Memproses secara terbuka oknum yang memerintahkan atau melakukan pelanggaran HAM saat pengamanan aksi.
- Mengembalikan TNI ke barak serta menghentikan peran di wilayah tugas kepolisian.
- Menegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Menyatakan komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Menjamin upah layak bagi tenaga kerja di seluruh sektor, termasuk guru, buruh, nakes, dan mitra ojek daring.
- Mengambil langkah darurat pencegahan PHK massal serta perlindungan pekerja kontrak.
- Membuka perundingan resmi dengan serikat pekerja tentang upah minimum dan praktik alih daya.
8 tuntutan jangka panjang (target satu tahun)
- Membersihkan dan mereformasi DPR melalui audit independen yang diumumkan ke publik, menaikkan syarat etik calon anggota, menetapkan indikator kinerja, serta menghapus keistimewaan yang dinilai berlebihan.
- Mereformasi partai politik dan memastikan fungsi oposisi berjalan, termasuk publikasi laporan keuangan partai.
- Menyusun rencana reformasi pajak yang lebih adil dan meninjau ulang keseimbangan transfer pusat–daerah.
- Mengundangkan perampasan aset hasil korupsi dan memperkuat pemberantasan korupsi.
- Memperbarui aturan dan tata kelola kepolisian agar lebih profesional dan humanis, termasuk penataan kewenangan di tingkat daerah.
- Menegaskan peran TNI sebagai pertahanan negara serta mencabut penugasan pada proyek sipil.
- Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, serta menjamin kebebasan berekspresi.
- Meninjau kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar selaras perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, serta kesejahteraan pekerja.
17+8 Tuntutan Rakyat menyajikan peta jalan reformasi dari tindakan cepat sepekan sampai koreksi struktur setahun.
Ukuran keberhasilannya bergantung pada implementasi nyata, pembukaan data, dan pengawasan publik yang konsisten dari waktu ke waktu.
