Sulseltimes.com Makassar – Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan perlunya penghematan dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan ini menyasar seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal ini, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, baik Provinsi Sulsel maupun Kabupaten/Kota, wajib menjalankan instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Sebagai aparatur sipil negara (ASN), kita wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus tetap berjalan, meskipun ada tantangan pada anggaran fiskal kita. Sebagai ASN, kita harus sami’na wa atho’na (mendengar dan taat), apapun perintah dari pimpinan harus kita jalankan,” tegas Prof. Fadjry Djufry dalam Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa, 11 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Fadjry juga mengungkapkan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tahun ini mengalami penurunan.
Pengurangan ini, menurutnya, tidak hanya terjadi pada Pemprov Sulsel, tetapi juga pada berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, turut memberikan penekanan pentingnya perencanaan yang matang dalam kondisi efisiensi anggaran.
“Perencanaan program dan kegiatan di tengah kondisi efisiensi anggaran harus dilaksanakan dengan baik, agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tujuan dari program bisa tercapai,” ujar Risbiyantoro.
Ia juga menambahkan bahwa pengendalian risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perlu menjadi perhatian bersama.
“Perencanaan anggaran ini sangat penting. Diharapkan, perencanaan kedepan sudah terintegrasi dengan pemerintahan yang baru, agar penganggaran lebih efektif,” jelasnya.
Prof. Fadjry Djufry juga menegaskan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam mewujudkan efisiensi anggaran ini, termasuk para kepala OPD di seluruh kabupaten dan kota se-Sulsel yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.
Mereka diminta untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik meskipun harus menghadapi keterbatasan anggaran yang ada.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel serta OPD terkait di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Dengan adanya langkah efisiensi anggaran ini, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjalankan berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, meski dengan anggaran yang lebih terbatas.
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Selatan pun diminta untuk semakin cermat dan bijaksana dalam merencanakan penggunaan anggaran demi mencapai hasil yang optimal.
