Sulseltimes.com Makassar, 25 Desember 2024 – Keresahan masyarakat Sulsel terus meningkat menyusul maraknya peredaran uang palsu yang disebut mirip dengan uang rupiah asli.
Peredaran uang palsu ini semakin meluas ke berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Gowa, Kota Makassar, dan kini telah mencapai Kabupaten Enrekang.
Kondisi ini tidak hanya merugikan pedagang kecil dan usaha mikro, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter nasional.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa uang palsu beredar dalam jumlah besar, menimbulkan kerugian yang signifikan.
Menanggapi situasi ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, mendesak pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah tegas dan strategis.
Ia menyerukan agar operasi besar-besaran segera dilakukan guna membongkar jaringan sindikat uang palsu.
“Langkah mendesak seperti pemberantasan jaringan sindikat uang palsu, peningkatan pengamanan pada produksi uang kertas, hingga pemanfaatan teknologi anti-pemalsuan harus segera dilakukan,” tegas Andi Januar saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024).
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak laporan dari masyarakat yang menerima uang palsu dalam jumlah besar dari transaksi dengan pelanggan.
Setelah diperiksa, uang tersebut ternyata tidak asli.
Baca Juga: Rektor UIN Alauddin: Saya Malu dan Marah Atas Kasus Uang Palsu Ini
Desakan pada Bank Indonesia
Andi Januar menyoroti pentingnya langkah proaktif dari BI dalam menghadapi situasi ini.
Ia menekankan bahwa BI perlu meningkatkan pengamanan desain uang rupiah dan menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang.
“Bank Indonesia perlu segera meningkatkan pengamanan pada desain uang rupiah, sambil menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali ciri-ciri uang asli,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mendesak BI Sulsel untuk memperketat pengawasan distribusi uang dan memastikan penerapan teknologi canggih pada uang kertas agar lebih sulit dipalsukan.
Menurut Andi Januar, langkah-langkah preventif yang dilakukan saat ini masih belum cukup untuk menghentikan peredaran uang palsu yang semakin meluas.
Ia menilai operasi besar-besaran sangat diperlukan untuk membongkar jaringan pelaku, sekaligus melindungi perekonomian lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional.
“Situasi ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap mata uang nasional,” pungkasnya.
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Bank Indonesia juga didesak untuk meningkatkan sosialisasi terkait ciri-ciri keaslian uang melalui berbagai platform media, baik online maupun offline.
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih waspada terhadap kemungkinan peredaran uang palsu.
Kasus ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pihak berwenang, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani peredaran uang palsu yang merugikan.
Tindakan cepat dan tegas menjadi kunci untuk mengatasi masalah yang semakin meresahkan ini.
