Sulseltimes.com Makassar, 25 Desember 2024 – Kasus peredaran uang palsu yang melibatkan UIN Alauddin Makassar kini mulai terungkap dengan fakta-fakta mengejutkan.
Sindikat ini diketahui telah beroperasi sejak 2010 dan semakin masif dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, berinisial AI, diduga memiliki peran sentral dalam operasi tersebut.
Modus Operandi Sindikat Uang Palsu Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, menjelaskan bahwa AI menyediakan tempat aman di gedung perpustakaan untuk memproduksi uang palsu dan surat berharga lainnya.
Mesin cetak uang palsu seharga Rp600 juta, yang didatangkan dari China, digunakan dalam produksi uang pecahan Rp100.000, sertifikat deposito BI, hingga surat berharga negara (SBN) senilai triliunan rupiah.
“Mesin itu ditempatkan di lobi perpustakaan, ditutup dengan dinding triplek. Kegiatan produksi biasanya dilakukan pada malam hari saat perpustakaan sudah tutup,” ungkap Kapolres Gowa AKBP Reonald T Simanjuntak.
Menurut polisi, sindikat ini mengedarkan uang palsu senilai hingga Rp250 juta dalam bentuk pecahan Rp100.000.
Modus yang digunakan adalah mencampur uang palsu di antara uang asli dalam transaksi sehari-hari.
Baca Juga: Modus Licik Andi Ibrahim: Cara Mesin Pencetak Uang Palsu Diselundupkan ke UIN Alauddin Makassar
Keterlibatan Aktor Penting Selain AI, polisi juga menetapkan MS, seorang pengusaha, sebagai penyedia bahan baku dan jasa percetakan uang palsu.
MS bekerja sama dengan AI dalam memindahkan mesin cetak dari rumahnya di Jalan Sunu, Makassar, ke perpustakaan UIN Alauddin.
Sementara itu, seorang pengusaha lain berinisial ASS diduga menjadi penyokong dana untuk pembelian mesin cetak, meskipun status hukumnya masih dalam penyelidikan.
“ASS memiliki peran besar, tetapi kami masih mengumpulkan alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka,” tambah Reonald.
Dampak Luas Peredaran Uang Palsu Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti dampak besar dari peredaran uang palsu ini terhadap ekonomi lokal.
“Pedagang kecil adalah pihak yang paling dirugikan. Ketika mereka menerima uang palsu, uang tersebut akan ditolak oleh bank, sehingga menyebabkan kerugian langsung,” ujar Bhima.
Ia juga menjelaskan bahwa peredaran uang palsu dapat mengganggu kebijakan moneter, seperti pengendalian inflasi, karena jumlah uang beredar yang terdistorsi.
Reaksi Mahasiswa dan Bank Indonesia Sekretaris Jenderal BEM UIN Alauddin, M. Reski, menduga ada lebih banyak pihak yang terlibat di dalam kampus.
“Kami mendesak rektor untuk bertanggung jawab atas kelalaian ini dan segera mengundurkan diri,” katanya.
Namun, Rektor UIN Alauddin, Prof. Hamdan Juhannis, menyatakan dukungan penuh kepada aparat untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kami telah memberhentikan kedua oknum yang terlibat dari kampus dengan tidak hormat,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengimbau masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran digital seperti QRIS untuk mengurangi risiko peredaran uang palsu.
Barang Bukti dan Hukuman yang Mengintai Polisi telah menyita 4.554 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, sertifikat deposito BI senilai Rp45 triliun, dan surat berharga negara senilai Rp700 triliun.
Baca Juga: Polisi dan BI Periksa No Seri Uang Palsu Buatan Uin Alauddin Makassar
Selain itu, terdapat mata uang asing dan bahan baku percetakan yang digunakan oleh sindikat.
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pelaku pemalsuan uang dapat dijerat hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar.
Cara Mengenali Uang Asli Bank Indonesia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan metode 3D: dilihat, diraba, dan diterawang.
Fitur keamanan seperti watermark, benang pengaman, dan tulisan mikro dapat membantu membedakan uang asli dari yang palsu.
Baca Juga: Peredaran Uang Palsu di Sulsel Meluas, Bank Indonesia Diminta Segera Bertindak
Kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan lebih ketat dan peningkatan literasi masyarakat tentang uang palsu.
Kejahatan seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi lokal.
