Sulseltimes.com Makassar – Pemerintah Kota Makassar telah resmi menetapkan status tanggap darurat akibat bencana banjir yang melanda wilayahnya, dengan intensitas yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penetapan status ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar, yang menegaskan bahwa kondisi banjir kali ini telah memasuki fase darurat, bukan sekadar siaga.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, mengungkapkan bahwa status tanggap darurat ini tidak hanya berlaku untuk internal pemerintah kota, tetapi juga melibatkan berbagai elemen penting seperti TNI, Polri, serta unsur masyarakat.
Menurut Hendra, dalam situasi darurat seperti ini, semua sumber daya manusia yang tersedia dapat digerakkan untuk mempercepat proses penanggulangan bencana.
“Dalam kondisi tanggap darurat, semua sumber daya manusia bisa digerakkan. Ada juga akses anggaran seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bisa dikeluarkan untuk mendukung penanggulangan bencana,” ujar Hendra.
Dia menambahkan bahwa ada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menghambat proses penanggulangan bencana ini.
Banjir Makassar Tahun Ini Lebih Parah
Banjir yang melanda Makassar kali ini memiliki pola yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Hendra, meskipun hujan yang turun cukup deras, terdapat jeda antara hujan lebat yang terjadi.
“Intensitas hujan memang lebat, tapi ada jeda di antaranya. Seharusnya tidak menimbulkan banjir sebesar ini. Namun, curah hujan yang tinggi di daerah hulu, terutama di sekitar Bendungan Bili-bili, membuat kapasitas tampungan air maksimal, sehingga harus dilepaskan secara bertahap,” jelas Hendra.
Proses pelepasan air dari bendungan ini yang berkontribusi pada banjir besar yang merendam sebagian besar wilayah Makassar.
BPBD Makassar menilai bahwa situasi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih siap dalam menghadapi potensi banjir yang lebih besar di masa mendatang.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa pun, tetapi bagaimana kita belajar dari pengalaman. Sama seperti yang terjadi di Katulampa, Bogor, ketika bendungan penuh, air yang dilepas bisa berdampak hingga ke hilir. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tambah Hendra.
Status Tanggap Darurat Ditetapkan hingga 17 Februari 2025
Penetapan status tanggap darurat ini berlaku mulai 10 hingga 17 Februari 2025.
Keputusan ini dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar setelah pemantauan intensitas hujan yang tinggi dan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah Sulawesi-Maluku yang memperkirakan curah hujan akan tetap tinggi dalam beberapa hari ke depan.
“Penetapan status tanggap darurat ini bertujuan untuk mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada guna meminimalisir dampak banjir.
Kami akan bergerak cepat dan terpadu sesuai standar penanganan darurat bencana,” tulis Surat Keputusan yang tertuang dalam Nomor: 769/188.4.45/Tahun 2025.
Dalam rangka penanggulangan bencana, anggaran untuk tanggap darurat akan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kota Makassar Tahun 2025.
Keputusan ini juga diambil setelah mempertimbangkan laporan dari BPBD Kota Makassar dan peringatan dini cuaca dari BMKG.
Pengungsi Banjir Melonjak Lebih dari 3.000 Orang
Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 3.000 orang telah mengungsi akibat banjir yang melanda Makassar. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengimbau warga yang masih bertahan di rumah masing-masing untuk segera mengungsi ke lokasi yang telah disediakan.
“Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika warga tetap bertahan. Selain itu, mereka yang tidak mengungsi juga sulit terdata, sehingga menyulitkan distribusi bantuan logistik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana, pemerintah kota juga mengaktifkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan penanganan bencana.
“Besaran dana yang digunakan tergantung pada kebutuhan di lapangan,” tambah Wali Kota yang lebih akrab disapa Danny Pomanto.
Pemerintah Pusat Turunkan Bantuan untuk Korban Banjir
Wali Kota Pomanto juga mengonfirmasi bahwa pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan untuk korban banjir yang diperkirakan akan tiba di Makassar pada hari berikutnya.
“Karena sudah berstatus tanggap darurat, pusat juga akan menurunkan bantuan untuk korban banjir. Saat ini, proses pengiriman masih berlangsung,” ujar Pomanto pada Rabu (12/02).
Pemerintah pusat berkomitmen untuk membantu proses pemulihan dengan memberikan bantuan logistik kepada para korban yang terdampak banjir.
Imbauan untuk Warga Tetap Waspada dan Melapor
Pemerintah Kota Makassar terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG dan BPBD.
“Warga yang berada di wilayah terdampak banjir agar segera melaporkan kondisi darurat yang mereka hadapi agar bantuan bisa segera didistribusikan dengan tepat,” tambah Wali Kota Pomanto.
Pemerintah kota juga memastikan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait akan terus dilakukan untuk memantau situasi dan memberikan bantuan bagi warga yang terdampak.
Langkah-langkah penanganan bencana akan dilakukan dengan cepat dan efisien untuk mengurangi dampak banjir, memastikan keselamatan warga, serta mengoptimalkan pemulihan pasca-banjir.
Banjir yang melanda Makassar pada Februari 2025 ini bukan hanya bencana alam biasa, tetapi juga menjadi momen penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana serupa di masa depan.
Dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan, seluruh sumber daya dikerahkan untuk mengurangi dampak banjir dan memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran.
Semua pihak, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun masyarakat, diharapkan dapat terus bekerja sama dalam menghadapi bencana ini dan memastikan pemulihan yang cepat dan efisien.
