Sulseltimes.com Makassar, 11 Desember 2024 – Pemilu Serentak 2024 menyisakan tantangan besar bagi demokrasi di Sulawesi Selatan. Bawaslu Sulsel melaporkan bahwa sebanyak 1.885.070 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya.
Angka ini mencerminkan tingkat partisipasi sebesar 71,4%, jauh dari harapan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa angka partisipasi yang tidak maksimal ini menjadi perhatian utama.
“Kami menemukan banyak faktor penyebab, seperti kendala teknis dalam pendistribusian logistik pemilu, kurangnya sosialisasi di daerah terpencil, serta masih adanya hambatan aksesibilitas di beberapa wilayah,” kata Mardiana dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (11/12/2024).
Fakta dan Angka dari Pemilu Sulsel 2024
Menurut data resmi yang dirilis, jumlah DPT Sulsel mencapai 6.680.807 pemilih. Dari jumlah itu, hanya 4.795.737 pemilih yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), sementara suara yang sah mencapai 4.614.284. Sebanyak 181.453 suara dinyatakan tidak sah.
Angka partisipasi ini menunjukkan masih ada tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya.
Distribusi Statistik Pemilu Sulsel 2024:
- Jumlah DPT: 6.680.807
- Pengguna Hak Pilih: 4.795.737
- Tingkat Partisipasi: 71,4%
- Suara Sah: 4.614.284
- Suara Tidak Sah: 181.453
Mardiana menyoroti beberapa penyebab utama tingginya angka golput (golongan putih). “Di beberapa daerah, khususnya wilayah terpencil, distribusi logistik pemilu mengalami keterlambatan. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak pilih juga masih rendah,” ujarnya.
Baca Juga: Tim Hukum Munafri-Aliyah Bantah Gugatan Indira-Ilham INIMI ke MK, Sebut Langkah Itu Keliru
Bawaslu juga mengidentifikasi kurangnya kampanye sosialisasi yang efektif dari penyelenggara pemilu dan partai politik. “Ada kekurangan dalam melibatkan masyarakat secara langsung, khususnya pemilih muda yang sering kali merasa tidak memiliki kepentingan dalam pemilu,” tambah Mardiana.
Ketua KPU Sulsel, Sudirman Halim, mengakui adanya kelemahan dalam proses pemilu kali ini. “Kami terus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, termasuk masalah teknis dan logistik yang memengaruhi partisipasi pemilih,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga berjanji untuk meningkatkan perhatian pada sosialisasi dan edukasi politik. Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyebutkan bahwa pemerintah akan berfokus pada program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Menurut pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Muhammad Iqbal, angka ketidakikutsertaan yang tinggi ini berisiko mengurangi legitimasi hasil pemilu.
“Partisipasi yang rendah mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ini bisa menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,” paparnya.
Iqbal juga menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi dapat menjadi sinyal bagi partai politik untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.
“Partai politik perlu lebih proaktif dalam membangun komunikasi dengan pemilih, terutama generasi muda,” tambahnya.
Untuk pemilu mendatang, Bawaslu Sulsel berencana memperkuat sistem pengawasan dan memastikan akurasi data pemilih. Selain itu, kampanye edukasi politik di sekolah dan komunitas juga akan digalakkan.
“Kami akan bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Sulsel merasa terlibat dalam proses demokrasi,” ujar Mardiana.
Dalam jangka panjang, Bawaslu dan KPU Sulsel berharap tingkat partisipasi pemilu dapat meningkat.
Dengan perbaikan logistik, peningkatan sosialisasi, dan kerjasama yang erat antara pemerintah, partai politik, serta masyarakat, diharapkan demokrasi di Sulawesi Selatan akan semakin matang dan inklusif.
